 |
| Korlap aksi Nur Hayat (pegang mic) saat berorasi di depan kantor Pemkab Sumenep/Foto Jon for SalamNews.Id |
Sumenep, SalamNews.Id – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP PGRI Sumenep kembali datangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Kamis, (03/02/2022).
Aksi demonstrasi itu merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang menyoal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra yang diangkat belum genap satu bulan.
Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa keranda bertuliskan “Pemkab Sumenep Hidup/Mati” yang merupakan sebagai simbol matinya kinerja Pemkab Sumenep dalam menangani persoalan pendidikan.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Nur Hayat mengatakan, aksi tersebut bertujuan untuk berdiskusi secara langsung dengan Bupati Ahmad Fauzi untuk menyoal pendidikan di Kabupaten Sumenep, namun hanya diwakili oleh beberapa asisten Bupati.
“Kami berorasi karena ingin mendengar suara bupati terkait pendidikan, tapi hanya perwakilan yang datang. Sudah dapat dipastikan bahwa Keseriusan Bupati dalam menangani pendidikan patut dipertanyakan,” teriak Korlap aksi dalam orasinya.
Nurhayat menjelaskan, pengangkatan kepala Disdik Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak sesuai regulasi harus segera dianulir. Ia menyebutkan bahwa seharusnya kepala Dinas Pendidikan harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan jabatan yang diisi.
“Disdik Sumenep harus dievaluasi, dari Kepala Dinas, Sekdis, Kabid Sekolah Dasar, Kabid SMP sampai Kabid PAUD semuanya harus dievaluasi,” katanya saat diwawancarai.
Di sisi lain, pihak Pemkab Sumenep yang diwakili Edy Rasyadi menegaskan, pengangkatan Kepala Dinas tidak melangkahi aturan, namun evaluasi dan kritik yang disampaikan mahasiswa tetap akan diserap.
“Dalam regulasi tidak ada larangan latar belakang pendidikan apapun untuk menjadi kepala dinas,” tegasnya saat menemui massa aksi.
Ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi itu tidak masalah, bahkan pihaknya mengatakan evaluasi terhadap kinerja OPD itu dibutuhkan. Semuanya akan diserap dan disampaikan kepada Bupati.
“Tidak hanya Dinas Pendidikan, semua Dinas yang ada di Sumenep boleh dievaluasi. Silahkan, itu tidak masalah, aspirasi akan kami sampaikan nanti ke Bupati.” tandasnya.
Sementara itu, massa aksi tetap melanjutkan berorasi sambil lalu berteatrikal dan puisi dengan meletakkan keranda di atas tembok pagar kantor Pemkab Sumenep.
Setelah itu mereka membakar keranda dan peralatan aksi karena kecewa tidak ditemui langsung oleh Bupati. (Jon)
