Sumenep, Salam News. Id – Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Zainal Arifin, menemui mahasiswa yang menggelar aksi demo sejak 30 Agustus 2025. Ia hadir tanpa ditemani anggota DPRD lainnya, menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang responsif terhadap aspirasi mahasiswa.
Kehadiran Zainal Arifin dianggap langkah berani, karena turun langsung ke tengah massa tanpa protokol ketat maupun pengamanan khusus. Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi lokal menyuarakan sejumlah tuntutan kepada DPRD dan pemerintah pusat.
Mereka menolak rencana kenaikan tunjangan DPR RI yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini. Selain itu, mereka juga mendesak segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen antikorupsi.
Mahasiswa menilai keterlambatan pengesahan RUU tersebut menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah memberantas korupsi di Indonesia.
Tuntutan lainnya adalah soal keterbukaan informasi publik dan pelibatan rakyat dalam setiap proses kebijakan pemerintahan.
Zainal Arifin menyampaikan bahwa dirinya datang sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan sekadar pemenuhan tugas formal.
“Saya percaya bahwa mendengar suara rakyat adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda atau diwakilkan,” katanya kepada media.
Ia menilai bahwa kehadiran langsung pejabat ke tengah rakyat menjadi simbol keseriusan dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi.
Zainal mengaku terharu dengan semangat dan keberanian mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai dan argumentatif.
Ia berjanji membawa seluruh tuntutan mahasiswa kepada DPR RI sebagai bentuk amanah yang harus segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, suara mahasiswa adalah representasi keresahan publik yang tidak boleh dianggap angin lalu oleh wakil rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD bukan hanya lembaga pembuat kebijakan, tapi juga penyambung lidah rakyat di daerah.
“Sikap kritis mahasiswa justru harus dihargai, karena itu tanda bahwa demokrasi masih hidup dan berkembang,” tambahnya.
Zainal juga menyinggung pentingnya kepekaan politikus terhadap aspirasi masyarakat yang bersifat substansial, bukan seremonial.
Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan hak istimewa yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Terkait RUU Perampasan Aset, ia menyebut bahwa undang-undang itu sangat penting dalam memulihkan kepercayaan publik pada negara.
Menurutnya, jika RUU tersebut disahkan, maka aparat penegak hukum akan memiliki landasan kuat untuk menyita aset koruptor.
Mengenai tuntutan keterbukaan informasi, Zainal menyatakan siap mendorong transparansi anggaran dan program DPRD Sumenep.
Ia menilai partisipasi publik dalam proses kebijakan adalah inti dari demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Mahasiswa berharap sikap Zainal bisa menjadi contoh bagi wakil rakyat lainnya, terutama dalam menghadapi kritik dengan kepala dingin.
Mereka menekankan bahwa aksi ini bukan bentuk permusuhan, melainkan pengingat agar wakil rakyat tetap berpihak pada rakyat.
Pantauan di lokasi menunjukkan aksi berlangsung damai, tertib, dan penuh semangat dari awal hingga akhir kegiatan demonstrasi.
Para mahasiswa membawa poster dan spanduk berisi pesan-pesan moral serta tuntutan kebijakan kepada lembaga legislatif.
Meski diguyur hujan ringan di sore hari, semangat para peserta aksi tidak surut hingga aksi ditutup dengan doa bersama.
Demonstrasi ini membawa harapan baru bahwa suara kritis dari daerah mampu menggema hingga ke pusat kekuasaan di Senayan.
Dengan adanya figur seperti Zainal Arifin, publik menaruh harapan pada hadirnya wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat.
Kehadiran langsung di tengah aksi menunjukkan bahwa komunikasi antara mahasiswa dan legislatif bisa dijalin tanpa kekerasan.
Zainal berharap pertemuan ini menjadi awal dari dialog-dialog selanjutnya yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.
Ia pun mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk terus mengawal kebijakan publik secara aktif dan kritis.(*/Red)
