Sumenep, Salam News. Id – Pemerintah Kabupaten Sumenep menanggapi berbagai catatan legislatif mengenai rancangan anggaran daerah tahun depan melalui rapat paripurna DPRD. Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim membacakan jawaban Bupati atas pandangan tujuh fraksi DPRD, Rabu (14/10/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyatakan menerima seluruh kritik, koreksi, dan masukan legislatif sebagai bahan penyempurnaan Rancangan APBD Sumenep 2027. Imam berharap penjelasan eksekutif dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta program pelayanan masyarakat.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari defisit anggaran, ketergantungan transfer pusat, hingga pemerataan pembangunan kepulauan.
Belanja Modal Menunggu Kepastian DAK
Menjawab persoalan tersebut, Imam menjelaskan belanja modal dalam rancangan APBD 2027 direncanakan mencapai Rp101,18 miliar. Namun, angka tersebut belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian alokasi pemerintah pusat.
Menurutnya, penambahan DAK berpotensi meningkatkan belanja modal secara signifikan setelah alokasi dan dokumen teknis diterima. Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,90 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1,99 triliun dalam rancangan anggaran.
Perbedaan kedua komponen tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp96,03 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto. Pemerintah daerah memperkirakan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA mencapai Rp126,23 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan Rp30,2 miliar.
Imam menegaskan penggunaan SiLPA harus memperhatikan efisiensi, transparansi, serta kemampuan keuangan daerah agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.
BTT Disiapkan untuk Keadaan Darurat
Pemkab Sumenep juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp119,60 miliar dalam rancangan APBD tahun anggaran mendatang. Anggaran tersebut disiapkan untuk menghadapi bencana, kebutuhan mendesak, serta kerusakan fasilitas yang berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Selain kebutuhan darurat, sebagian anggaran tersebut direncanakan mendukung tambahan pembiayaan pelaksanaan Pilkada mendatang sesuai ketentuan berlaku. Di sektor pendapatan, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pembaruan data wajib pajak dan peningkatan pengawasan.
Optimalisasi pemungutan pajak serta retribusi juga akan diperkuat melalui perluasan pembayaran nontunai dan pengawasan terhadap objek pajak. Meski demikian, peningkatan PAD tidak semata-mata mengandalkan kenaikan tarif yang berpotensi menambah beban masyarakat.
Pemerintah mengutamakan kepastian hukum, kemudahan pelayanan, serta kemampuan masyarakat dalam menjalankan kebijakan perpajakan daerah.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian
Pada sektor pendidikan, Pemkab Sumenep merencanakan pemberian insentif kepada sekitar 5.050 tenaga pendidik dengan nilai Rp1,5 juta per orang. Kebijakan tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah.
Pemerintah juga memperhatikan guru ngaji melalui program pendidikan diniyah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2020. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan direncanakan berlangsung di 38 lokasi, terdiri atas 24 lokasi daratan dan 14 kepulauan.
Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru, pemasangan paving halaman, pembangunan pagar, serta rehabilitasi ruang kelas. Di bidang kesehatan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat fasilitas pelayanan, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, serta menyediakan obat dan peralatan medis.
Cakupan kepesertaan Universal Health Coverage atau UHC disebut mencapai 99,94 persen dari sekitar 1,14 juta penduduk. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta tercatat 86,30 persen sejak program tersebut mulai berjalan pada November 2022. Pemerintah juga mengembangkan pelayanan kesehatan bergerak dan layanan dari pintu ke pintu, khususnya bagi masyarakat kepulauan.
Infrastruktur dan Kesempatan Kerja Diperluas
Menanggapi pemerataan pembangunan, Imam menegaskan peningkatan jalan dan jembatan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas menuju pusat ekonomi serta mempermudah mobilitas masyarakat daratan maupun kepulauan.
Pemerintah juga akan mengupayakan sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk penggunaan aspal hotmix. Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Sumenep pada 2025 tercatat sebesar 1,64 persen.
Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah merencanakan kegiatan job fair 2027 dengan melibatkan sekitar 35 perusahaan dan menyediakan 1.230 lowongan pekerjaan. Selain itu, pelatihan berbasis kompetensi disiapkan bagi 152 pencari kerja melalui bidang multimedia, tata rias, pengamanan, dan keterampilan lainnya.
Pemkab Sumenep turut merencanakan bantuan sarana usaha bagi 11 kelompok masyarakat serta memperkuat pembinaan UMKM melalui pelatihan dan digitalisasi. Pelaku usaha juga didorong meningkatkan kualitas produk, mengurus Nomor Induk Berusaha, memperoleh sertifikasi halal, serta memperluas akses pemasaran.
Nelayan dan BUMD Mendapat Perhatian
Pada sektor perikanan, pemerintah merencanakan bantuan iuran asuransi bagi 2.000 nelayan melalui Rancangan APBD Sumenep 2027. Bantuan lainnya mencakup perahu, alat tangkap, mesin perahu, jaket pelampung, serta koordinasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap ancaman abrasi, kerusakan ekosistem, dan kekeringan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Sementara itu, Imam mengakui kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah belum sepenuhnya optimal dan membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Dari lima BUMD yang dimiliki Sumenep, pemerintah akan memperkuat koordinasi, pemantauan, serta evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan. Pengembangan usaha akan diarahkan sesuai bidang inti masing-masing perusahaan agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.
Imam berharap seluruh BUMD mampu memberikan pelayanan berkualitas, beroperasi secara sehat, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jawaban eksekutif tersebut menjadi bagian dari pembahasan lanjutan Rancangan APBD Sumenep 2027 bersama DPRD sebelum penetapan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.(**)
