Jakarta, Salam News. Id – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pemimpin partai politik ke Istana Negara siang ini, Senin (1/9), pukul 12.00 WIB. Pemanggilan dilakukan di tengah situasi nasional yang memanas akibat demonstrasi yang terjadi di berbagai kota sejak akhir Agustus.
Aksi demonstrasi tersebut dipicu oleh tuntutan pembatalan tunjangan rumah DPR, yang dinilai publik sebagai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi. Sejumlah tokoh politik telah terlihat memasuki kompleks Istana Kepresidenan, menandai dimulainya pertemuan penting dengan Presiden Prabowo.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merupakan salah satu tokoh pertama yang hadir, tiba di Istana pukul 12.11 WIB. Kepada wartawan, Muzani mengaku tidak tahu siapa saja yang dipanggil, namun menyatakan datang atas undangan Presiden.
“Saya tidak tahu siapa saja yang diundang. Tapi ini adalah panggilan resmi dari Presiden, tentu saya hadir,” ujarnya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga turut hadir dan mengonfirmasi adanya pertemuan bersama Presiden Prabowo.
Ia menyebut pertemuan itu akan dilanjutkan dengan rapat kabinet yang membahas isu-isu aktual, termasuk situasi demonstrasi nasional. “Ini bagian dari agenda penting. Presiden ingin mendengar langsung pandangan partai-partai mengenai kondisi masyarakat saat ini,” kata Muhaimin.
Muhaimin menilai, gelombang demonstrasi yang berlangsung sepekan terakhir harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi DPR dan pemerintah. “Tentu ini menjadi momentum untuk semua pihak melakukan evaluasi. Semua lembaga harus mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, baik legislatif maupun eksekutif harus bersikap terbuka terhadap kritik dan desakan dari masyarakat luas. Demonstrasi yang berlangsung secara damai ini dianggap sebagai bentuk solidaritas rakyat terhadap keadilan dan kepantasan pengelolaan anggaran.
“Ini sinyal kuat bahwa rakyat ingin keterbukaan, keadilan, dan pengelolaan keuangan negara yang lebih bertanggung jawab,” lanjutnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo memutuskan menunda kunjungannya ke China yang dijadwalkan berlangsung pada awal September 2025.
Hal itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui keterangan resmi yang dirilis dalam bentuk video. Menurut Prasetyo, Presiden mempertimbangkan sejumlah agenda penting yang waktunya berdekatan, termasuk Sidang Umum PBB di New York.
Selain itu, Presiden juga memutuskan untuk fokus pada penanganan situasi dalam negeri yang dinilai membutuhkan perhatian khusus. “Presiden menilai situasi di tanah air memerlukan kepemimpinan langsung. Karena itu, agenda luar negeri ditunda,” ujar Prasetyo.
Penundaan kunjungan ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan sosial. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga hubungan baik dengan negara sahabat termasuk China dan mitra strategis lainnya.
Sebagai informasi, Prabowo sebelumnya diundang menghadiri parade militer di Beijing pada 3 September 2025 oleh Presiden Xi Jinping. Presiden Prabowo termasuk dalam daftar 26 kepala negara dan pemerintahan yang menerima undangan resmi dari pemerintah China.
Namun, dinamika nasional membuat pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian masalah domestik demi menjaga kestabilan nasional. Pemerintah menyatakan siap berdialog dengan masyarakat dan lembaga terkait guna meredam ketegangan dan merespons aspirasi rakyat.
Dengan situasi ini, pertemuan dengan para pimpinan parpol dinilai sebagai langkah strategis dalam mencari solusi bersama. Presiden Prabowo berharap seluruh pihak bisa menjaga ketenangan, menghormati aspirasi publik, dan tetap berpikir demi kepentingan bangsa.(*/Red)
