Sumenep, Salam News. Id – Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur dalam laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
Juru bicara Fraksi PAN, H. Hairul Anwar, menjelaskan bahwa kegiatan reses dilaksanakan pada 9 hingga 16 Maret 2026. Menurutnya, reses menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat dan menyerap berbagai kebutuhan serta persoalan nyata.
Ia menegaskan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dalam kebijakan daerah. Hairul Anwar menyebutkan bahwa hasil reses menunjukkan persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kerusakan jalan kabupaten menjadi perhatian serius karena dinilai menghambat mobilitas warga serta mengganggu aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat setempat. Sejumlah ruas jalan yang dikeluhkan warga antara lain Batang-Batang Daya menuju Kolpo serta ruas Montorna menuju Prancak di Kecamatan Pasongsongan.
Selain itu, kondisi jalan Rajun menuju Lebbeng Timur juga menjadi sorotan karena mengalami kerusakan cukup parah dan membutuhkan penanganan segera. Di Desa Pragaan Laok, masyarakat bahkan terpaksa melakukan perbaikan jalan secara swadaya karena belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat mendesak dan perlu penanganan serius serta terencana dari pemerintah. Tidak hanya jalan rusak, persoalan drainase juga menjadi keluhan masyarakat yang sering mengalami genangan air saat musim hujan tiba.
Salah satu titik yang disorot berada di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan yang merupakan akses penting menuju kawasan perkotaan. Kondisi drainase yang buruk menyebabkan genangan air mengganggu aktivitas masyarakat serta berpotensi merusak infrastruktur jalan di sekitarnya.
Fraksi PAN menilai bahwa penanganan drainase harus dilakukan secara terpadu dengan perbaikan jalan agar hasilnya maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, penerangan jalan umum juga menjadi perhatian karena banyak lampu yang tidak berfungsi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sumenep.
Wilayah seperti Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek dilaporkan memiliki banyak titik gelap yang berpotensi membahayakan pengguna jalan pada malam hari. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat setempat.
Di wilayah pesisir, masyarakat juga mengeluhkan kerusakan tangkis laut yang berfungsi melindungi permukiman dari ancaman abrasi laut. Kerusakan tersebut terjadi di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang, yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga di kawasan pesisir tersebut.
Fraksi PAN menegaskan bahwa keberadaan tangkis laut sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Sumenep dalam menjaga wilayah dari dampak abrasi. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tangkis laut demi melindungi masyarakat dan lingkungan pesisir.
Hairul Anwar menambahkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Ia berharap pemerintah dapat mengakomodasi seluruh hasil reses agar pembangunan dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, pembangunan yang merata akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga secara keseluruhan. Fraksi PAN juga mendorong agar pemerintah lebih responsif terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum resmi seperti reses.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat dan tidak hanya bersifat administratif semata dalam pelaksanaannya. Di akhir penyampaian, Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat hingga direalisasikan dalam program pembangunan daerah.
Mereka berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terjalin baik demi mewujudkan pembangunan Sumenep yang lebih maju dan berkeadilan.(*/Red)
