Sumenep, Salam News. Id – Penyesuaian anggaran negara berdampak besar pada berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Ada yang mendapat anggaran melimpah, ada yang justru mengalami pemangkasan drastis. Salah satunya adalah Perpustakaan Nasional RI, yang kini menghadapi keterbatasan dana untuk operasionalnya.
Dalam percakapan antara Bung Hambali dan temannya, mereka menyoroti ketimpangan ini. Bung Hambali menilai bahwa sistem anggaran saat ini tidak efisien. Menurutnya, sistem fraksi di DPR RI dan mekanisme reses perlu ditinjau ulang. “Buang-buang uang negara dan rakyat,” ujarnya.
Sistem reses DPR RI juga dikritik. Menurut Bung Hambali, reses hanya menjadi ajang basa-basi tanpa hasil konkret. Ia berpendapat bahwa lebih baik jika reses dilakukan bersama anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini karena anggota DPR daerah lebih memahami kondisi masyarakat di daerah pemilihannya.
Ketidakefektifan anggaran juga terlihat pada jumlah menteri dan wakil menteri yang terus bertambah. “Kalau serius mau efisien, kenapa bikin kabinet menteri dan wamennya sampai ratusan?” tanya temannya. Mereka menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi keuangan negara.
Pemangkasan anggaran di beberapa sektor dianggap tepat, seperti perjalanan dinas dan biaya rutin kantor. Namun, menurut Bung Hambali, hanya 40% dari anggaran tersebut benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Sisanya, 60%, sering kali “diakali” dalam pertanggungjawaban.
Dalam satu dekade terakhir, utang negara terus membengkak tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Beberapa ekonom kritis menilai bahwa pengeluaran negara tidak sebanding dengan pemasukan, sehingga sekarang dampaknya dirasakan oleh seluruh kementerian dan lembaga.
Salah satu contoh penggunaan anggaran yang dinilai berlebihan adalah perjalanan dinas pejabat. Di pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, ada menteri yang sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah, bahkan di akhir pekan. Tidak jarang perjalanan tersebut melibatkan rombongan besar dengan biaya tinggi.
Bung Hambali juga mengingat bagaimana ada kementerian yang sering mengadakan perayaan, seperti ulang tahun kantor atau acara lainnya, yang melibatkan pertunjukan musik besar-besaran. “Saya ikutin Instagram-nya sampai mbatin, duit dari mana itu,” katanya. Kini, kondisi keuangan negara memburuk, dan pemangkasan anggaran pun tidak bisa dihindari.
Dengan kondisi ini, banyak yang berharap pemerintah lebih bijak dalam mengelola anggaran. Kebijakan harus berpihak pada efisiensi dan kepentingan rakyat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik dan birokrasi. Apakah reformasi anggaran akan benar-benar dilakukan, atau hanya menjadi wacana belaka? Waktu yang akan menjawabnya.(Red)
