Anggota DPRD Sumenep Kecam Trans7, Tayangan yang Lecehkan Pesantren Dinilai Lukai Moral Bangsa

- Pewarta

Selasa, 14 Oktober 2025 - 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumenep, Salam News. Id – Anggota DPRD Sumenep, M. Ramzi, menyoroti keras tindakan stasiun televisi Trans7 yang menayangkan program dianggap menyinggung dan melecehkan dunia pesantren.

Menurut Ramzi, tayangan tersebut tidak sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk penghinaan terhadap tradisi keilmuan yang telah mengakar di pesantren Nusantara.Ia menegaskan, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi pusat moral dan kebudayaan Islam yang berperan menjaga peradaban bangsa.

“Trans7 seharusnya peka terhadap nilai-nilai lokal. Jangan menampilkan konten yang bisa memicu keresahan masyarakat,” ujar Ramzi dengan nada tegas. Kecaman terhadap Trans7 juga datang dari berbagai kalangan santri yang menilai tayangan itu merusak citra ulama dan lembaga keagamaan.

Ucapan KPU-HPN 2025

Mereka menilai, tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan jurnalistik biasa karena membawa dampak ideologis sangat berbahaya. Santri menyebut, tayangan itu berpotensi menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pesantren yang selama ini menjadi benteng moral masyarakat.

Kemarahan publik kian memuncak ketika diketahui bahwa tayangan tersebut menyinggung KH Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Pesantren Lirboyo dikenal luas sebagai pusat ilmu dan akhlak yang telah melahirkan ribuan ulama berpengaruh di Indonesia.

Baca Juga :  PPS Larangan Barma Imbau Partarlih Jaga Etika saat Bertugas

Tokoh-tokoh pesantren menilai, penyebutan nama besar KH Anwar Manshur dalam konteks tidak pantas merupakan tindakan sangat tidak beretika. “Ini bukan sekadar soal televisi, tapi soal penghormatan terhadap ulama yang menjadi panutan umat,” ujar salah seorang pengasuh pesantren.

Ramzi meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera menindak tegas Trans7 agar tidak menimbulkan preseden buruk di dunia penyiaran nasional. Ia menilai, penayangan tersebut memperlihatkan lemahnya kontrol redaksi terhadap sensitivitas budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia.

KPI diharapkan tidak hanya memberi teguran, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyiaran nasional. Sementara itu, Forum Santri Madura (FSM) ikut angkat suara dan menyatakan kecurigaan bahwa tayangan itu tidak terjadi secara kebetulan.

FSM menduga ada upaya sistematis untuk mengubah persepsi publik terhadap pesantren serta mengaburkan peran penting para ulama. Mereka menganggap, tayangan seperti itu bisa menjadi bagian dari agenda politik terselubung yang ingin menggoyang fondasi Islam Nusantara.

Baca Juga :  Wabup Sumenep Menghadiri dan Membuka Bimbingan Manasik Haji Massal di Kemenag

“Pesantren adalah penjaga tradisi, bukan hambatan modernisasi. Jangan jadikan mereka korban narasi yang menyesatkan,” tegas pernyataan FSM.

Kemarahan para santri meluas ke berbagai daerah, terutama di Madura, Jawa Timur, hingga media sosial dipenuhi tagar #BelaPesantren.

Menurut M.Ramzi, lembaga penyiaran harus menjadi media edukatif, bukan alat provokasi yang mencederai nilai-nilai luhur bangsa. Kiai dan santri di berbagai daerah mulai menyerukan boikot terhadap program-program televisi yang dianggap melecehkan simbol keagamaan.

Mereka menuntut penghormatan terhadap pesantren sebagai sumber pendidikan, kebijaksanaan, dan moralitas yang menuntun kehidupan masyarakat. Ucapan solidaritas juga datang dari berbagai tokoh nasional yang menyerukan agar semua pihak menjaga harmoni sosial dan keagamaan.

Ramzi berharap, momentum ini menjadi pelajaran bagi dunia penyiaran agar lebih berhati-hati dan menghormati kearifan budaya bangsa.(Red)

Berita Terkait

Terminal Arya Wiraraja Siap Sambut Lonjakan Penumpang Jelang Nataru 2025/2026
Pemkab Sumenep Tegaskan Komitmen Pangan Lewat Gerakan Tanam Padi Serentak di Gunggung
Festival Pesisir 4 di Giligenting Meriah, HCML Borong 3 Penghargaan dari Pemkab Sumenep
Bakal Gelar Rakernas Dan Bimtek Di Bandung, Hanura Upgrade Kader Legislatif Daerah
Banjir Sumatera, Hanura Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
Bupati Fauzi Resmikan Penyerahan 5.252 SK PPPK Paruh Waktu, Wujudkan Transformasi Birokrasi di Sumenep
Bupati Fauzi Resmikan Penyerahan 5.252 SK PPPK Paruh Waktu, Wujudkan Transformasi Birokrasi di Sumenep
PWRI Sumenep Hibahkan Mukena sebagai Apresiasi pada Guru Ngaji dalam Semangat Hari Guru Nasional 2025

Berita Terkait

Jumat, 12 Desember 2025 - 08:41 WIB

Terminal Arya Wiraraja Siap Sambut Lonjakan Penumpang Jelang Nataru 2025/2026

Kamis, 11 Desember 2025 - 17:32 WIB

Pemkab Sumenep Tegaskan Komitmen Pangan Lewat Gerakan Tanam Padi Serentak di Gunggung

Senin, 8 Desember 2025 - 14:47 WIB

Festival Pesisir 4 di Giligenting Meriah, HCML Borong 3 Penghargaan dari Pemkab Sumenep

Selasa, 2 Desember 2025 - 22:21 WIB

Bakal Gelar Rakernas Dan Bimtek Di Bandung, Hanura Upgrade Kader Legislatif Daerah

Selasa, 2 Desember 2025 - 22:20 WIB

Banjir Sumatera, Hanura Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Senin, 1 Desember 2025 - 08:41 WIB

Bupati Fauzi Resmikan Penyerahan 5.252 SK PPPK Paruh Waktu, Wujudkan Transformasi Birokrasi di Sumenep

Rabu, 26 November 2025 - 14:54 WIB

PWRI Sumenep Hibahkan Mukena sebagai Apresiasi pada Guru Ngaji dalam Semangat Hari Guru Nasional 2025

Minggu, 23 November 2025 - 09:28 WIB

PWRI Sumenep Gelar Raker 2025, Kukuhkan Transformasi Menuju Organisasi yang Profesional dan Mandiri

Berita Terbaru