Sumenep, Salam News. Id – Gedung KORPRI Kabupaten Sumenep, Selasa (30/9/2025), hening ketika Bupati Achmad Fauzi naik podium memberi arahan penuh wibawa. Dalam sambutan itu, Fauzi menyampaikan pesan mendalam tentang arti integritas sebagai harga mati, terutama bagi aparatur sipil baru.
“PPPK bukan sekadar pegawai kontrak. Kalian adalah wajah pemerintah daerah di mata rakyat, maka jagalah teladan,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga perilaku, tidak hanya saat bekerja, melainkan juga dalam kehidupan pribadi yang melekat pada jabatan. Fauzi tidak menutup isu sensitif. Ia menyoroti persoalan serius birokrasi: perselingkuhan dan judi online yang merusak moral aparatur.

“Jangan ada PPPK terjerat perselingkuhan dan judi online. Itu merusak keluarga, diri sendiri, serta mencoreng citra pemerintahan,” ucapnya. Bupati mengingatkan, aparatur seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Jika terjerat aib, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah pasti runtuh.
Lebih jauh, ia menegaskan Pemkab tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas bagi siapa saja yang terbukti melanggar aturan. “Norma hukum, norma sosial, dan aturan kepegawaian wajib dipatuhi. Ingat, di pundak kalian melekat citra pemerintah,” ujarnya.
Suasana semakin khidmat ketika Fauzi menutup sambutan dengan penuh motivasi. Ia menegaskan penyerahan SK adalah awal tanggung jawab. “Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadilah aparatur membanggakan. Kehadiran PPPK memperkuat pelayanan publik dengan disiplin,” pungkasnya bersemangat.
Plt Kepala BKPSDM, Arif Firmanto, melaporkan dari 5.647 peserta seleksi berbasis CAT, hanya 167 yang berhasil lolos tahapan ketat. Peserta tersebut terdiri dari 18 tenaga teknis, 104 tenaga guru, serta 45 tenaga kesehatan yang dinyatakan layak mengabdi.
“Ini hasil perjuangan panjang. Yang berdiri di sini adalah putra-putri terbaik, layak menerima kepercayaan pemerintah,” ujar Arif mantap.
Dengan tambahan 167 PPPK baru, birokrasi Sumenep mendapat energi segar, memperkuat pelayanan publik lebih transparan, berintegritas, dan dekat masyarakat. Bupati menaruh harapan besar. Ia ingin aparatur baru menunjukkan komitmen melayani dengan profesional, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Harapan itu bukan sekadar formalitas. Melainkan amanah moral agar seluruh PPPK menjaga sumpah jabatan yang diucapkan dengan kesungguhan hati. Di tengah tuntutan zaman, aparatur diminta menjauhi segala bentuk penyimpangan. Integritas dan disiplin menjadi pondasi keberhasilan pemerintahan.
Bupati menekankan, pemerintah daerah memerlukan aparatur berkarakter kuat, bukan hanya pintar, tetapi juga jujur, bersih, dan amanah. Pesan moral tersebut menggema, menjadi pengingat bahwa jabatan hanyalah amanah, sementara tanggung jawab pelayanan publik bersifat abadi.(*)