Sumenep – Setiap tahunya Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menggelontorkan dana untuk membantu revitalisasi lembaga, baik Masjid, Musholla, Pondok pesantren dan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan
Kepala Dinas Sosial P3A Sumenep Mustangin melalui kepala bidang (Kabid) pemberdayaan sosial Agus Boedyanto menyampaikan, pemerintah akan mengelontorkan bantuan yang bernama belanja hibah kepada lembaga yang legal.
“Hibah tersebut oleh pemerintah akan diberikan kepada lembaga yang resmi, dalam artian yang tercatat di kemenkum Ham, atau di Kemenag,” kata Kabid Agus.
Karena dalam rekeningnya nanti diperuntukkan kepada belanja hibah kepada organisasi atau lembaga yang terdaftar di lembaga yang resmi
“Kami akan menerima proposal permohonan harus lengkap sesuai dengan 8 item yang telah ditetapkan,” tuturnya
Menurutnya, untuk organisasi seperti rukun kematian, atau rukun tetangga sambung Kabid Agus, tetap kami akomudir , dengan catatan ada surat pernyataan dari kepala desa bahwa kegiatan tersebut benar adanya.
“Hal tersebut yang bertanggung jawab adalah kepala desa mengenai organisasi kemasyarakatan tersebut, aktif tidaknya,” ujar Agus pula.
Sementara untuk anggaran kata Kabid Agus, ada anggaran BOP dan anggaran belanja hibah langsung, “Anggaran BOP tersebut adalah penunjang, seperti kegiatan pertemuan dengan pihak penerima sedangkan untuk dana hibah sebesar Rp 7,8 miliar yang terbagi kepada 203 lembaga dan ditambah 1 ormas (PMI),” jelasnya.
Namun, kata Kabid Agus, yang bisa di cairkan untuk tahun 2024 hanya Rp 4,1 Miliar ditambah Rp 180 juta, “Proses pencairannya proposal sudah lengkap, ada surat pertanggungjawaban dari kepala Dinas bahwa kepala Dinas bertanggung jawab atas administrasi terhadap hal tersebut,” tegasnya.
“Ada 104 lembaga yang akan menerima hibah dan mengenai pencairan dengan membuka rekening di BPRS Bhakti Sumekar, karena MoU dengan BPRS,” imbuhnya.
“Pertanggung jawaban terhadap dana hibah tersebut adalah ketua lembaga dan bendaharanya, penggunaannya di sesuaikan dengan proposal yang ada dengan pencairan melalui 2 tahap,” pungkasnya. (red)
