Sumenep, Salam News. Id – Kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah daerah dinilai mampu menghambat jalannya roda pemerintahan sehingga pelayanan publik menjadi tidak maksimal dan optimal. Oleh karena itu pengisian jabatan strategis termasuk posisi staf ahli bupati menjadi langkah penting menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal bersama.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan keberadaan staf ahli bukan sekadar pelengkap struktur melainkan memiliki peran strategis membantu kepala daerah. Ia menyampaikan jika terdapat jabatan kosong maka roda pemerintahan tidak berjalan maksimal sehingga harus segera diisi demi pelayanan masyarakat luas.
Menurutnya pengisian staf ahli sebelumnya sempat tertunda karena pemerintah daerah perlu melakukan kajian mendalam terkait urgensi peran yang dijalankan. Ia menjelaskan staf ahli memiliki fungsi utama membantu bupati merumuskan kebijakan strategis menjadi mitra diskusi isu penting daerah secara langsung.
Selain itu staf ahli memberikan pertimbangan dari berbagai aspek seperti hukum sosial ekonomi demi menghasilkan kebijakan tepat sasaran dan efektif. Bupati menegaskan staf ahli akan diberi ruang penuh mengakses informasi organisasi perangkat daerah agar mampu menyusun kebijakan komprehensif lebih baik.
Menariknya tiga staf ahli terpilih didominasi kalangan muda namun hal tersebut bukan disengaja melainkan hasil seleksi objektif dan transparan penuh. Bupati menjelaskan peserta yang masuk tiga besar memang kebetulan berusia muda dan merupakan hasil penilaian sejak awal proses seleksi terbuka.
Ia menepis anggapan bahwa staf ahli merupakan jabatan buangan serta menegaskan posisi tersebut sangat strategis dalam pemerintahan daerah saat ini. Bahkan menurutnya staf ahli bisa lebih sibuk dibanding kepala dinas karena selalu mendampingi bupati dalam berbagai kegiatan pemerintahan sehari hari.
Selain staf ahli pemerintah daerah juga memproses pengisian jabatan lain termasuk posisi di lingkungan inspektorat yang masih menunggu persetujuan resmi. Persetujuan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian prosedur administrasi dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Bupati menyampaikan dalam waktu dekat pengisian jabatan akan dilakukan kemungkinan pada minggu depan sebagai bagian mutasi tahap kedua yang direncanakan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik kepada masyarakat secara menyeluruh berkelanjutan.
Di sisi lain bupati juga menyinggung pentingnya peran lembaga riset seperti BRIN dalam mendukung kajian pembangunan daerah secara berkelanjutan ilmiah. Ia menyebut kekosongan yang terjadi selama dua bulan berdampak pada minimnya kajian strategis yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan.
Menurutnya keberadaan lembaga riset sangat penting untuk menghasilkan penelitian dan kajian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah yang tepat. Dengan terisinya jabatan tersebut diharapkan roda pemerintahan berjalan lebih efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah kedepan secara optimal.
Empat pejabat yang dilantik antara lain Bintoro sebelumnya menjabat pelaksana tugas camat Manding kini dipercaya sebagai kepala badan riset daerah. Selain itu Joko Santrio dilantik sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi pembangunan dan keuangan untuk membantu perumusan kebijakan daerah strategis.
Hizbul Wathan ditunjuk sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan politik yang bertugas memberikan masukan terkait dinamika pemerintahan daerah yang berkembang. Dedy Falahuddin dipercaya sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia guna mendukung kebijakan sosial serta peningkatan kualitas aparatur.
Pengisian jabatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah sekaligus meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang merata.(*/Red)
