Sumenep, Salam News. Id – Selama tiga tahun terakhir, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tidak memperoleh anggaran budidaya rumput laut dari pemerintah. Kepala Dinas Perikanan Sumenep, Agustiono Sulasno, melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Edie Ferrydianto, mengonfirmasi kondisi anggaran tersebut.
Menurut Edie, terakhir kali dana budidaya rumput laut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cair pada 2022, bernilai Rp100 juta. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun pengajuan anggaran selalu dilakukan, namun tidak pernah disetujui karena adanya prioritas belanja lain.
“Setiap tahun kita mengajukan, namun terkendala efisiensi anggaran daerah sehingga tidak disetujui oleh pemerintah kabupaten,” ungkapnya. Menurutnya, situasi ini tidak terjadi karena kegagalan meyakinkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melainkan murni efisiensi belanja.
“Bukan karena gagal meyakinkan, tetapi memang kebijakan daerah sedang efisiensi dan fokus pada prioritas program lain,” tambahnya. Akibatnya, budidaya rumput laut di Sumenep sejauh ini hanya mengandalkan bantuan terbatas dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Namun bantuan itu dinilai masih kecil dan terbatas, sebab hanya diberikan untuk pemberdayaan sebagian kelompok tani rumput laut tertentu. “Bantuannya tidak banyak. Dialokasikan hanya pada beberapa kelompok, sehingga manfaatnya belum dirasakan menyeluruh oleh petani,” jelasnya.
Meski begitu, Edie tetap optimis bahwa pada tahun 2026 mendatang, Dinas Perikanan bisa kembali memperoleh anggaran budidaya rumput laut. Ia berharap dukungan pemerintah daerah meningkat, sehingga petani rumput laut dapat terus berproduksi tanpa hambatan serius terkait pendanaan program.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep, H Masdawi, mengingatkan agar Dinas Perikanan tidak mengabaikan nasib para petani. Menurutnya, komunikasi harus tetap dijaga meski anggaran minim, karena keberlangsungan usaha petani bergantung pada perhatian pemerintah.
“Kalau minim anggaran, jangan sampai komunikasi dengan petani terputus. Pemerintah tetap harus memperhatikan nasib mereka,” katanya. Masdawi menekankan perlunya langkah konkret dari pemerintah demi keberlangsungan profesi petani rumput laut di Kabupaten Sumenep.
Jika perhatian pemerintah berkurang, dikhawatirkan profesi petani rumput laut akan ditinggalkan karena tidak menjanjikan keberlanjutan ekonomi. “Kalau tidak ada dukungan nyata, profesi ini bisa ditinggalkan. Petani merasa diabaikan pemerintah,” tegas politisi Komisi II itu.
Budidaya rumput laut sendiri menjadi salah satu potensi besar perikanan di Sumenep, sehingga perlu strategi khusus dalam pengembangannya. Dengan dukungan anggaran memadai, para petani bisa meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir.(*/Red)
