Sumenep, Salam News. Id – BPRS Bhakti Sumekar resmi ditunjuk sebagai mitra utama pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Penunjukan ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Sumenep memperkuat ekonomi desa dan menciptakan sistem keuangan desa yang transparan.
Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui dukungan sistem keuangan desa yang lebih terintegrasi dan profesional. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menyatakan bahwa mandat ini berasal langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumenep.
Tugas BPRS tidak hanya mengelola dana, tetapi juga menjamin bahwa keuangan BUMDes dikelola dengan cara yang inklusif. Hairil Fajar menegaskan, penunjukan ini bertujuan memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat desa di Kabupaten Sumenep.
BUMDes kini dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan seperti pembiayaan usaha, investasi, dan penyediaan modal kerja yang dibutuhkan. Fajar menyebutkan bahwa sistem ini akan membuka peluang lebih besar bagi pengembangan ekonomi berbasis desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dengan jaringan kantor BPRS tersebar di seluruh kecamatan, akses layanan keuangan akan lebih mudah dijangkau masyarakat desa. Hal ini juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Integrasi sistem keuangan desa yang dijalankan BPRS diharapkan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BUMDes. Fajar menambahkan bahwa sistem ini membantu desa menghindari potensi penyimpangan dana dan mempercepat proses pelaporan keuangan.
Selain pengelolaan BUMDes, kerja sama juga mencakup penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) secara efektif. BPRS turut serta dalam pengelolaan insentif perangkat desa agar proses pembayaran lebih tertib dan tepat waktu sesuai aturan.
Fajar menyebut, sistem yang dibangun berbasis teknologi digital sehingga setiap transaksi tercatat dan bisa dimonitor secara real time. Menurutnya, keberadaan sistem terintegrasi sangat penting untuk memastikan semua program pemerintah tepat sasaran dan efisien.
Dengan kehadiran BPRS, masyarakat desa tidak perlu lagi repot mengakses layanan keuangan di pusat kota atau tempat jauh. Layanan ini akan menjangkau hingga ke desa terpencil di Kabupaten Sumenep, menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas.
Fajar optimis bahwa pendekatan ini akan memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak utama ekonomi berbasis lokal. Ia berharap sinergi antara pemerintah, desa, dan perbankan bisa mempercepat pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.
BPRS Bhakti Sumekar juga akan memberikan pendampingan dan edukasi kepada pengelola BUMDes dalam hal manajemen keuangan. Langkah ini penting agar pengelolaan dana tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.
Fajar menegaskan bahwa BPRS akan terus berkomitmen mendukung seluruh program prioritas Pemkab Sumenep terkait pembangunan desa. Dengan sistem pengawasan ketat dan teknologi modern, penggunaan dana desa diharapkan lebih aman dan minim risiko penyelewengan.
Penunjukan BPRS Bhakti Sumekar ini menandai era baru penguatan kelembagaan ekonomi desa di Sumenep berbasis inklusi keuangan.(Red/*)
