Kabupaten Sumenep kembali akan menggelar
Pemilihan Kepala Desa di 86 Desa baik itu yang ada di daratan walaupun
yang ada di kepulauan, namun setiap ada pegelaran pemilihan kepala desa selalu
ada persoalan , diduga karena selalu ada kecurangan pada tahap proses ataupun
pada tahap pelaksanaan pilkades.
Karena setiap pemilihan kepala desa selalu ada aksi, Seperti
aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Payudan Daleman, Kecamatan
Guluk-Guluk, Sumenep, menggeruduk kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) lantaran mereka menduga ada kecurangan sistematis yang dilakukan panitia
dan dinas terkait. Senin (3/05/2021).
Ada sekitar Puluhan
massa aksi yang datangnya dari Desa Payudan Daleman itu, mereka menduga panitia
telah melakukan kecurangan dengan menerima dokumen salah satu Calon Kepala Desa
(Cakades) yang diduga palsu.
“Dari itu kami melakukan langkah agar Panitia Pilkades
Payudan Daleman untuk membuka data biografi semua calon namun tidak
diindahkan,” teriak Robi, selaku korlap aksi di depan kantor DPMD Sumenep.
Senin (31/05).
Lebih lanjut, Robi menyampaikan aspirasi mewakili
masyarakat mengatakan, masyarakat juga menduga Panitia Pilkades Payudan telah bersekongkol
dengan Incumbent, sebab yang mendaftar sebagai Cakadas rata-rata saudara atau
kerabat dekat mantan Kepala Desa Payudan Daleman yang sudah menjabat tiga (3)
periode
“Dari itu kami mencium bau busuk kecurangan sistematis
yang dilakukan panitia Pilkades,” katanya, Senin (31/5/21).
Bahkan menurut massa aksi, Panitia Pilkades Payudan
Daleman pura-pura tuli terhadap penggilan mediasi yang dilakukan oleh pihak
Kecamatan.
“Artinya ada unsur kesengajaan agar calon yang diinginkan
masyarakat gugur di sistem skoring,” imbuhnya menegaskan.
Ada beberapa
tuntutan mereka massa aksi
diantaranya;
·
Menuntut DPMD membubarkan
dan membentuk ulang panitia Pilkades Desa Payudan Daleman.
·
Membuka data perangkat desa
setempat tahun 2016 beserta laporan seluruh kegiatan dan slip gaji perangkat
desa.
·
Meminta DPMD agar mengawal
Pilkades setempat sehingga tercipta Pilkades jujur adil dan transparan.
Bahkan mereka menuntut Kelapa DPMD Sumenep untuk mundur
dari jabatannya jika tidak bisa mengatasi persoalan di Pilkades Payudan
Daleman.
“Kalau tidak mampu mengatasi persoalan ini mundur saja
dari jabatan sebagai Kepala Dinas DPMD,” tuntut massa aksi.
Sementara itu kepala DPMD Sumenep Moh Ramli meminta,
masyarakat yang sedang melakukan aksi agar menyikapi persoalan tersebut dengan
kepala dingin.
Sembari menenangkan massa, Moh Ramli mengajak perwakilan
dari peserta aksi unjuk rasa berembuk tentang tuntutannya tersebut.
“Mari masuk, perwakilan saja lima orang saja, kita
bicarakan didalam,” ajaknya.
Usai menemui perwakilan massa aksi, kepada awak media Moh
Ramli mengatakan, pihaknya siap menerima pengaduan selama 24 jam. Kata dia,
perihal soal temuan adanya pemalsuan data dari salah satu peserta calon kepala
desa. Ramli menyarankan agar membawa bukti-bukti temuan baru ke aparat penegak
hukum. Pasalnya, hal itu merupakan bidang lain.
“Kami selaku Dinas penyelenggara sudah melaksanakan
sesuai Perbub nomor 15 tahun 2021,” tukasnya.(Rfk/Wrd)
