Sumenep, Salam News. Id – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, mendorong BRIDA melakukan riset mendalam terkait penyebab banjir yang mengkhawatirkan. Ia menilai peran BRIDA sangat strategis dalam memberikan masukan ilmiah kepada pemerintah daerah melalui kajian dan penelitian teknis.
“BRIDA itu memang strategis sekali untuk riset mendalam, juga memberi masukan ke Pemerintah Daerah,” ujar Hairul kepada Salam News. Menurutnya, penting untuk menyusun peta jalan penanganan banjir sebagai panduan kebijakan dan langkah konkret mengatasi bencana tahunan ini.
Pemerintah daerah, kata Hairul, perlu mengambil langkah serius dengan melibatkan riset ilmiah sejak dari perencanaan hingga implementasi kebijakan. Ia menyebut banjir bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan hasil dari degradasi lingkungan dan lemahnya tata kelola air daerah.

Sudah saatnya pemerintah melakukan penelitian komprehensif terkait banjir agar penanganan dilakukan tepat, terukur, dan berkelanjutan dari hulu. “Itu harus loh. Sudah kewajiban BRIDA memberikan hasil riset ke Bupati,” tegas Hairul menyoroti pentingnya peran kelembagaan riset daerah.
Ia berharap hasil riset tersebut tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi dasar kebijakan nyata yang dieksekusi pemerintah. “Jangan hanya jadi dokumen. Harus ada tindak lanjut nyata dalam bentuk kebijakan yang melibatkan banyak pihak,” tambahnya.
Selain itu, Hairul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara BRIDA, OPD teknis, dan masyarakat untuk solusi banjir jangka panjang. Kolaborasi itu, menurutnya, harus mencakup edukasi masyarakat, perbaikan drainase, hingga rehabilitasi daerah tangkapan air secara menyeluruh.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menyatakan pemerintah akan membahas lebih lanjut usulan riset dari DPRD tersebut. “Untuk itu, kami akan diskusikan dulu,” ujarnya singkat ketika dimintai tanggapan soal permintaan riset banjir dari BRIDA oleh Hairul.
Wabup tidak menjelaskan lebih rinci kapan diskusi dilakukan, namun menyatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep selama sepekan terakhir dan menyebabkan kerugian materiil cukup besar.
Beberapa titik terendam air hingga selutut orang dewasa, mengganggu aktivitas warga, serta merusak lahan pertanian dan infrastruktur jalan. Pemkab pun mendapat desakan dari warga dan aktivis lingkungan untuk segera menyiapkan solusi konkret yang bersifat jangka pendek dan panjang.
Penanganan jangka pendek meliputi normalisasi saluran air, pembersihan sungai, dan edukasi warga soal kebersihan lingkungan untuk cegah banjir. Sementara solusi jangka panjang harus berbasis riset, perencanaan tata ruang yang matang, serta perlindungan daerah resapan air secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah didorong menganggarkan dana khusus riset dan pembangunan infrastruktur hijau guna mengurangi risiko banjir setiap musim hujan. Anggota dewan berharap banjir tidak dianggap rutinitas tahunan, melainkan bencana yang harus dicegah dengan kebijakan ilmiah dan tepat sasaran.
Mereka juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan ahli lingkungan dalam setiap proses kajian maupun perencanaan kebijakan banjir daerah. Dengan adanya keterlibatan akademisi, maka data yang dikumpulkan akan lebih valid dan langkah kebijakan pun lebih sesuai kondisi lapangan.
Hairul mengingatkan bahwa tanpa riset yang kuat, penanganan banjir hanya bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar persoalan sebenarnya. Ia pun mendesak agar BRIDA segera mengambil inisiatif menyusun rencana riset dan mempresentasikannya kepada Bupati dan DPRD.
Langkah tersebut diharapkan memulai proses perubahan besar dalam pola penanganan banjir di Kabupaten Sumenep secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan segera merespons secara serius, mengingat dampak banjir yang merugikan berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Masyarakat Sumenep pun menunggu komitmen nyata dari pemerintah untuk mengatasi banjir, bukan hanya pernyataan normatif di media massa.(*)