Sumenep, Salam News. Id – Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menyoroti distribusi gas LPG 3 kg di daerahnya. Ia mengkritik pernyataan Pemkab Sumenep yang menyebut gas LPG 3 kg dalam kondisi aman.
Klaim keamanan itu disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setda, Dadang Dedy Iskandar. Menurut Dadang, tidak terjadi kelangkaan LPG di wilayah Sumenep.
“Ini bukan kelangkaan,” ujarnya kepada media. Ia mengaku pihaknya telah melakukan monitoring langsung ke lapangan. imnya mendatangi agen dan pangkalan LPG 3 kg di sejumlah lokasi.
Distribusi di sana disebut tetap berjalan lancar dan sesuai kuota. Peningkatan konsumsi jadi alasan utama terjadinya keluhan masyarakat.
Hari besar dan libur panjang disebut sebagai pemicu lonjakan kebutuhan.
“Biasanya beli dua tabung, sekarang empat,” kata Dadang. Kondisi ini yang menciptakan kesan seolah LPG sulit didapat. Namun, Juhari berbeda pandangan dengan Pemkab. Ia menilai LPG 3 kg memang langka dan harganya sangat mahal.
Menurutnya, masyarakat kesulitan mendapatkan LPG, bahkan di tingkat pengecer. Harga LPG disebut jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). “Bahkan ada yang jual di atas Rp18 ribu,” jelas Juhari. Ia menyebut ada oknum yang bermain di balik distribusi gas bersubsidi itu.
Politikus PPP itu menegaskan lemahnya pengawasan distribusi LPG. Menurutnya, peningkatan konsumsi bukan satu-satunya penyebab kelangkaan. Ia meminta Pemkab Sumenep lebih serius mengawasi jalur distribusi gas. “Jangan hanya percaya data dari agen,” ujarnya.
Juhari mendorong Pemkab terjun langsung ke masyarakat. Pemerintah tidak boleh sekadar menyusun laporan tanpa fakta lapangan.
“Situasi ini selalu terulang tiap tahun,” tambahnya. Ia mendesak adanya solusi jangka panjang, bukan solusi musiman. Langkah sementara tidak akan menyelesaikan masalah tahunan ini. Pemerintah perlu membuat sistem distribusi yang lebih transparan.
Selain Anggota DPRD, keluhan juga datang dari tokoh pemuda Saronggi. Muhammad Masrul, Ia menyampaikan kesulitannya membeli LPG di wilayahnya. Menurutnya, harga gas mencapai Rp 26 ribu di beberapa titik, bahkan ada yang di jual sampai 30 ribu 3 kg. Kelangkaan ini dirasakannya di daerah Manding dan sekitarnya.
“Susah cari, muter-muter tetap tidak dapat,” katanya. Keluhan itu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Ia berharap pemerintah segera bertindak dan turun langsung. Kondisi seperti ini menyulitkan masyarakat kecil.
Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok warga. Kelangkaan dan harga tinggi sangat berdampak ke kehidupan harian. Pemkab Sumenep diharapkan memperbaiki sistem pengawasan. Agen dan pengecer harus diawasi ketat untuk mencegah penimbunan.
Distribusi harus tepat sasaran dan transparan. Langkah konkret diperlukan demi keadilan bagi masyarakat kecil. Masalah ini bukan hanya soal distribusi, tapi juga tanggung jawab moral. Pemerintah harus hadir dan mendengarkan suara warganya.(*)
