Sumenep, Salam News. Id – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Sumenep beberapa hari terakhir memunculkan perhatian masyarakat karena dikhawatirkan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi.
Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan antrean tersebut bukan disebabkan berkurangnya stok ataupun gangguan distribusi BBM dari PT Pertamina kepada seluruh SPBU.
Kepastian itu disampaikan pemerintah setelah muncul berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya kelangkaan pasokan BBM bersubsidi.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menegaskan distribusi BBM berlangsung normal tanpa kendala.
Menurut Dadang, seluruh kuota yang dialokasikan Pertamina untuk Kabupaten Sumenep tetap tersedia sesuai ketentuan dan tidak mengalami pengurangan sedikit pun.
Ia menjelaskan bahwa antrean panjang lebih dipengaruhi meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi setelah terjadi perubahan pola pembelian beberapa pekan terakhir.
Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sebagian besar pengguna kendaraan memilih beralih menggunakan BBM bersubsidi karena dinilai lebih hemat dan terjangkau.
Selisih harga yang cukup besar menjadi alasan utama masyarakat mengurangi penggunaan Pertamax maupun Pertamina Dex dan memilih bahan bakar bersubsidi tersedia.
Dadang menyebut perbedaan harga Pertamax mencapai sekitar Rp3.950 setiap liter dibandingkan BBM bersubsidi yang memiliki harga lebih murah bagi masyarakat pengguna.
Sementara itu, selisih harga Pertamina Dex dan jenis solar non-subsidi lainnya mencapai kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 setiap liter saat ini. Perubahan perilaku konsumen tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan BBM bersubsidi sehingga antrean kendaraan terlihat lebih panjang dibanding sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak berkaitan dengan berkurangnya stok ataupun hambatan distribusi BBM dari depot menuju seluruh SPBU daerah.
Dadang juga menerangkan bahwa kuota BBM setiap bulan memang dapat berubah mengikuti kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat pada periode tertentu.
Pada bulan sebelumnya, pemerintah memberikan penyesuaian kuota karena bertepatan dengan momentum hari besar keagamaan yang meningkatkan aktivitas perjalanan masyarakat secara signifikan.
Memasuki bulan Juni, alokasi BBM kembali menggunakan kuota normal sehingga harus menyesuaikan tingginya kebutuhan masyarakat setelah berbagai aktivitas kembali berlangsung.
Kondisi tersebut juga bertepatan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk kepulangan jemaah haji, sehingga permintaan BBM bersubsidi mengalami lonjakan cukup tinggi.
Untuk mengatasi antrean, mulai Juli mendatang BPH Migas bersama PT Pertamina akan melakukan penataan ulang distribusi kuota pada masing-masing SPBU di Sumenep.
Langkah tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas pelayanan SPBU sehingga antrean kendaraan dapat berkurang secara bertahap setiap harinya.
Selain penataan kuota, sejumlah SPBU juga menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, termasuk maksimal lima liter bagi kendaraan roda dua sesuai aturan.
Kendaraan roda empat juga mengikuti pembatasan sesuai ketentuan yang berlaku agar distribusi BBM bersubsidi lebih merata kepada seluruh masyarakat yang berhak menerima.
Pemerintah Kabupaten Sumenep mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan sehari-hari dan menghindari pembelian berlebihan yang berpotensi memperpanjang antrean di setiap SPBU.
Di sisi lain, Pertamina terus mempercepat distribusi BBM dari depot menuju seluruh SPBU serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah demi kelancaran penyaluran.(*/W)
