Jakarta, Salam News. Id – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kenegaraan usai pertemuan dengan petinggi partai politik, menteri, dan lembaga negara. Pertemuan itu berlangsung di Istana Negara pada Minggu, 31 Agustus 2025 siang, dan membahas situasi politik terkini.
Seluruh partai pendukung pemerintahan hadir, termasuk tokoh partai non-pendukung seperti Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan kembali ke Indonesia.
Dalam arahannya, Prabowo meminta partai politik lebih bijak bersikap dan tidak menyampaikan pernyataan yang menyakiti perasaan publik. “Penting bagi partai untuk menjaga ucapan publik demi ketenangan masyarakat dan stabilitas demokrasi yang sedang kita bangun,” ujarnya.
Prabowo menyebutkan bahwa partai politik telah mengambil sikap tegas terhadap anggota yang menimbulkan keresahan masyarakat luas. Salah satu contohnya, Partai Amanat Nasional mencopot Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan DPR karena pernyataan yang kontroversial.
Keduanya dinilai melukai perasaan rakyat lewat komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini. Langkah serupa diambil oleh Partai Nasdem yang mencopot Bendahara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari posisi strategis di DPR.
Keduanya dianggap menunjukkan sikap arogan dan menantang publik, sehingga berpotensi memperkeruh suasana kebangsaan. Prabowo menegaskan bahwa partai-partai harus introspeksi agar kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi tetap terjaga dengan baik.
Selain kepada partai, Prabowo juga telah berdialog dengan pimpinan DPR dan MPR untuk menindaklanjuti perbaikan kelembagaan politik. Dialog dilakukan bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani guna meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Ia menekankan pentingnya etika dalam berpolitik serta menjaga kehormatan lembaga negara sebagai pilar demokrasi dan perwakilan rakyat. “Aspirasi rakyat harus didengar. Hak menyampaikan pendapat secara damai adalah bagian dari demokrasi yang harus kita jaga,” tegasnya.
Namun, Prabowo juga menyampaikan kekhawatiran terhadap gejala tindakan melawan hukum yang muncul di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Beberapa aksi dinilai melewati batas, bahkan mengarah pada tindakan makar dan potensi terorisme yang mengancam stabilitas nasional.
Oleh sebab itu, Prabowo telah menginstruksikan Kepolisian dan TNI mengambil langkah tegas sesuai hukum terhadap tindakan kriminal. Fokus utamanya adalah penindakan terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, dan gangguan terhadap sentra ekonomi.
“Ketegasan sangat diperlukan demi menjaga keamanan dan ketertiban umum, namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya. Kepada masyarakat, Prabowo mengimbau untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu.
Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi murni akan dicatat dan ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah dan lembaga negara. “Kita terbuka terhadap kritik, tetapi tidak akan mentolerir kekerasan dan upaya menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional,” ujarnya.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kekurangan yang ada, baik dalam tata kelola maupun pelayanan publik.
“Kita koreksi yang kurang, kita perbaiki bersama. Demi Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat,” pungkas Prabowo.(*/Red)
