Sumenep, Salam News. Id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah daerah bersama dinas terkait memperketat pengawasan distribusi BBM secara menyeluruh di wilayah kepulauan. Permintaan tersebut muncul setelah terjadinya kegaduhan di Pulau Kangean yang memicu keresahan masyarakat terkait ketersediaan serta harga bahan bakar minyak.
Sejumlah laporan warga menyebutkan adanya indikasi permainan harga yang tidak wajar sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat segera. Anggota Komisi II, Juhari, menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan resmi mengenai kenaikan harga BBM nasional maupun daerah.
Ia menekankan bahwa kondisi harga BBM secara umum masih stabil dan belum mengalami perubahan signifikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, informasi mengenai kenaikan harga BBM yang beredar di masyarakat tidak dapat dipastikan kebenarannya sehingga harus disikapi secara bijak.
Juhari mengingatkan bahwa isu kenaikan harga BBM sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi secara tidak bertanggung jawab. Ia meminta pemerintah daerah segera turun tangan memastikan distribusi BBM berjalan normal tanpa adanya praktik penimbunan atau manipulasi harga.
Selain itu, pengawasan terhadap agen dan pengecer BBM di wilayah kepulauan dinilai perlu ditingkatkan secara intensif dan berkelanjutan setiap waktu. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat kepulauan sering menjadi pihak paling terdampak akibat lemahnya pengawasan distribusi bahan bakar minyak tersebut.
Menurutnya, kondisi geografis kepulauan membuat distribusi BBM rentan mengalami kendala sehingga diperlukan pengawasan ekstra ketat dari pihak terkait. Juhari berharap dinas terkait dapat bekerja lebih maksimal dalam mengontrol distribusi BBM agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga.
Ia menilai koordinasi antarinstansi sangat penting untuk memastikan tidak ada celah bagi pihak tertentu memanfaatkan situasi yang berkembang saat ini. Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum turut dilibatkan dalam pengawasan guna memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran distribusi BBM.
Menurutnya, langkah tegas perlu diambil agar stabilitas harga dan ketersediaan BBM tetap terjaga demi kepentingan masyarakat luas di Sumenep. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Kepala Bagian Perekonomian, Dadang Dedy Iskandar, memberikan klarifikasi terkait isu kenaikan harga BBM.
Ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi resmi dari Pertamina mengenai kenaikan harga BBM jenis apapun di wilayah Sumenep. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa distribusi BBM masih berjalan normal dan tidak ditemukan kebijakan baru yang mengatur kenaikan harga.
Dadang mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas serta terpercaya. Ia menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas sehari-hari.
Selain itu, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondisi tetap kondusif dan tidak terpengaruh isu menyesatkan. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam membantu pemerintah mengawasi distribusi BBM dengan melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi guna memastikan tidak terjadi gangguan distribusi BBM ke depan. Pemerintah berharap kerja sama semua pihak dapat menjaga stabilitas energi di wilayah kepulauan sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal.
Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, diharapkan distribusi BBM di Kabupaten Sumenep dapat berjalan lancar tanpa gangguan berarti kedepannya.(*/red)
