Sumenep, Salam News. Id – Ratusan guru honorer di Kabupaten Sumenep akhirnya mendapat kepastian mengenai nasib mereka setelah lama menunggu keputusan formasi PPPK. Kabar tersebut terungkap usai audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan BKPSDM Sumenep, Selasa (23/9), yang menghasilkan keputusan penting.
Dalam pertemuan itu, pihak Disdik dan BKPSDM memastikan usulan tambahan formasi guru honorer akan segera diteruskan ke Kemenpan-RB. Perwakilan guru honorer, Moh. Abbas, menyatakan rasa syukurnya. Menurutnya, keputusan ini menjadi angin segar setelah kecemasan panjang.
“Alhamdulillah, Pak Kadis bersama BKPSDM sudah berkomitmen. Yang tidak tercover akan diusulkan ke Kemenpan-RB,” ujarnya haru. Meski demikian, Abbas tetap mengingatkan bahwa para guru honorer tidak ingin kembali diberi janji tanpa realisasi yang nyata.
“Jika ternyata janji tidak ditepati, tentu kami akan mempertimbangkan langkah berikutnya,” tambahnya menegaskan sikap kolektif para guru. Sementara itu, Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang sempat dirasakan para guru.
Ia menegaskan bahwa tidak ada niat menelantarkan. Semua keputusan disesuaikan dengan kebutuhan formasi di satuan pendidikan. “Misalnya, di SD hanya dibutuhkan delapan guru. Tidak mungkin formasi ditambah. Karena itu, solusi harus dicarikan,” jelasnya.
Agus menjelaskan, sebagian formasi akan diarahkan ke tenaga teknis agar kebutuhan sekolah tetap proporsional dan diterima kementerian. Selain itu, ia memastikan bahwa proses administrasi dipercepat agar hasil usulan tambahan bisa selesai sesuai target waktu.
“Malam ini kita targetkan rampung. Untuk sementara sudah ada 476 guru yang diusulkan melalui proses ini,” paparnya.
Senada, Plt Kepala BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan pihaknya siap mendukung penuh setiap usulan teknis dari Disdik. “Kebutuhan guru ditentukan Disdik. Tugas kami memproses dan meneruskan. Bupati sejak awal juga berkomitmen memperjuangkan,” ujarnya.
Arif menambahkan, optimisme perlu dijaga karena para guru honorer telah mengabdi puluhan tahun untuk pendidikan di Sumenep. “Tidak boleh ada yang merasa terabaikan. Semua harus diperjuangkan sesuai arahan pimpinan daerah,” tandasnya penuh keyakinan.
Gerakan tuntutan guru honorer ini muncul karena dari 2.119 tenaga honorer, hanya 1.621 yang masuk formasi PPPK. Sebanyak 476 guru lainnya tidak tercover. Hal inilah yang menimbulkan keresahan, hingga memunculkan desakan agar semua diperjuangkan.
Para guru berharap tidak ada lagi diskriminasi, dan seluruh pengabdian mereka bisa terbayar dengan status kepegawaian yang layak. Mereka menekankan, keadilan harus dirasakan seluruh honorer. Tidak boleh ada yang ditinggalkan setelah puluhan tahun berjuang.
Dengan adanya usulan tambahan, mereka optimis perjuangan ini bisa membuahkan hasil konkret dalam waktu dekat. Keputusan final tetap berada di Kemenpan-RB, namun langkah Disdik dan BKPSDM memberikan semangat baru bagi para guru.
Kini, ratusan guru honorer menanti tindak lanjut pemerintah pusat agar kepastian status mereka benar-benar menjadi kenyataan.(*/Red)
