Sumenep, Salam News. Id – Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep akhirnya buka suara terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas LPG 3 kg di masyarakat. Chairul Anwar, anggota Komisi I, menegaskan bahwa penyebab kelangkaan bukan dari Pertamina, tetapi dugaan permainan agen dan sub agen.
Menurut Chairul, pasokan dari Pertamina lancar dan normal, tanpa adanya pengurangan kuota maupun kendala distribusi dari pusat ke daerah. “Pengakuan Bagian Perekonomian menyebutkan distribusi dari SPBE ke agen berjalan lancar, tidak ada gangguan pasokan,” jelas Chairul Anwar.
Ia menduga ada praktik penimbunan atau pengalihan distribusi oleh oknum agen hingga sub agen yang menyebabkan gas menjadi langka. “Kalau pasokan normal tapi masyarakat kesulitan, berarti ada yang bermain. Kami mencurigai adanya penimbunan oleh agen atau sub agen.”
Jika terbukti ada pelanggaran, Komisi I DPRD akan mengusulkan pencabutan izin usaha terhadap agen atau sub agen yang nakal. Chairul juga menyebutkan, secara logis satu tabung gas 3 kg tidak habis dalam sehari untuk kebutuhan rumah tangga biasa.
Namun, di lapangan terlihat harga melonjak dan ketersediaan menipis, menandakan adanya praktik tak wajar dalam distribusi gas. “Pengecer tidak punya tempat untuk menimbun. Jadi yang mungkin bermain adalah agen dan sub agen,” tambah Chairul menjelaskan.
Komisi I mendesak agar pihak terkait segera turun tangan dan melakukan pengawasan ketat terhadap proses distribusi LPG 3 kg. Jika ada pelanggaran, maka sanksi tegas harus diberikan, termasuk mencabut izin agar tidak merugikan masyarakat kecil penerima subsidi.
“Gas melon ini disubsidi untuk rakyat kecil. Jangan sampai disalahgunakan oknum demi keuntungan pribadi,” tegas Chairul kembali. Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyebut pasokan gas di wilayahnya tetap aman.
Dadang menekankan bahwa tidak terjadi kelangkaan, hanya terjadi lonjakan konsumsi akibat hari besar dan libur beberapa waktu lalu. “Tim kami sudah turun langsung ke lapangan. Distribusi dari agen ke pangkalan tetap berjalan baik,” kata Dadang Iskandar.
Menurut Dadang, lonjakan pembelian masyarakat menyebabkan kesan kelangkaan. Biasanya dua tabung, kini beli sampai empat tabung. Untuk mengantisipasi, Pemkab Sumenep mengajukan tambahan kuota fakultatif ke Pertamina, dan telah disetujui sebanyak 30.000 tabung.
Tambahan tersebut kini mulai disalurkan secara bertahap ke wilayah-wilayah terdampak, dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat. “Kami minta agen dan sub agen tidak menjual berlebihan ke pengecer tanpa kontrol. Ini penting untuk menjaga kestabilan,” tegasnya.
Sementara itu, aktivis sosial Muhammad Masrul juga angkat bicara soal tingginya harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini. Masrul mengatakan banyak warga mengeluhkan harga masih tinggi, bahkan mencapai Rp26.000 per tabung di beberapa tempat.
Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi. Namun kenyataan di lapangan tidak sesuai, banyak yang melanggar aturan. Masrul meminta agar sub agen dan pengecer nakal segera ditindak tegas, dimulai dari teguran hingga sanksi lebih berat.
Ia juga akan terus memantau perkembangan harga di lapangan dan mendesak pemerintah bertindak serius menertibkan distribusi gas. Kami ingin pemerintah hadir secara nyata, bukan hanya wacana. Warga butuh solusi cepat dan tegas,” tutup Masrul penuh harap.(*)
