Sumenep, Salam News. Id – Kepercayaan publik terhadap BRIDA Sumenep diuji, menyusul dugaan kecurangan dalam seleksi riset tahun anggaran 2025 mendatang. Program riset yang seharusnya mendukung dosen dan peneliti lokal justru menjadi sorotan karena dugaan ketidaktransparanan proses seleksi.
Ketidaksesuaian data nilai dan hasil seleksi memicu polemik. Skor tinggi gagal, sebaliknya skor rendah justru dinyatakan lolos pendanaan. Data resmi menunjukkan STIDAR memperoleh skor 975, UNIA 955, INKADA 940, dan UNIJA 935. Namun hasil seleksi tak mencerminkan itu.
Yang mengejutkan, PENS yang hanya memperoleh skor 905 dan berada di peringkat kedelapan, justru dinyatakan sebagai penerima dana. Dari 14 proposal penelitian yang masuk ke BRIDA Sumenep, hanya dua yang diterima dan diumumkan lolos pendanaan riset 2025.
Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kampus-kampus Islam yang merasa dirugikan dan didiskriminasi. Moh. Lutfi, dosen STAIM Sumenep yang terlibat dalam proses seleksi, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakadilan yang terjadi.
Menurutnya, skor sudah jelas menunjukkan kualitas. Tapi anehnya, proposal dengan nilai rendah malah dinyatakan lolos tanpa penjelasan. “Ini tidak mencerminkan asas keadilan. Ada indikasi permainan tidak sehat dalam penentuan siapa yang menerima dana riset,” ujarnya.
Dalam forum pengumuman hasil seleksi, ketegangan muncul ketika sejumlah perwakilan kampus menuntut kejelasan indikator penilaian BRIDA. Awalnya BRIDA menolak membuka data secara rinci. Namun karena desakan peserta, data nilai akhirnya dibuka secara terbuka di forum.
Dari data itu, ketidaksesuaian mencolok ditemukan. Banyak kampus dengan skor tinggi gagal, sementara yang nilainya rendah lolos. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya kecurangan, bahkan disebut-sebut terdapat praktik pilih kasih dan intervensi pihak tertentu.
Menurut Moh. Lutfi, data mungkin bocor tanpa sengaja. Namun kebocoran ini justru mengungkap kelemahan sistem seleksi BRIDA Sumenep. Sejumlah akademisi mulai mencurigai adanya diskriminasi terhadap kampus Islam, terutama yang berbasis pada pendidikan tarbiyah.
“Kami penuhi semua indikator penilaian, tapi tetap tidak lolos. Ini bukan lagi soal kualitas, ada motif tersembunyi,” katanya. Kecurigaan ini makin kuat karena kampus berbasis Islam yang memiliki skor tinggi seluruhnya tidak ada yang dinyatakan lolos seleksi.
Pihak kampus mendesak Bupati Sumenep turun tangan. Mereka ingin audit independen dilakukan demi kejelasan proses seleksi BRIDA. Mereka menilai, masalah ini bukan sekadar kalah kompetisi, tapi menyangkut integritas dan kredibilitas lembaga riset pemerintah.
“Kalau dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem riset daerah. Ini sudah kali kedua BRIDA disorot,” ujar Lutfi. Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan, memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa penilaian tidak berbasis angka seperti yang beredar.
Menurut Benny, BRIDA menggunakan skala Likert berbasis substansi, bukan skor angka sebagaimana daftar nilai yang tersebar luas. Namun penjelasan ini belum memuaskan banyak pihak. Beberapa kampus bahkan mempertimbangkan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan.
Akademisi menyatakan akan menggandeng Ombudsman serta lembaga antikorupsi. Tujuan mereka menjaga integritas akademik dan riset lokal. Skandal ini menjadi ujian besar BRIDA. Jika terbukti ada pelanggaran, dampaknya sangat serius bagi dunia pendidikan di Sumenep.(Red)
