Sumenep, Salam News. Id – Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sehingga membutuhkan pengawasan ketat agar optimal. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memiliki peran penting memastikan makanan diberikan benar-benar aman sehat bergizi serta layak dikonsumsi masyarakat terutama pelajar.
Hal tersebut disampaikan Nurul Aini dosen STAIM Tarate yang menilai program MBG tidak boleh sekadar menjadi wacana atau omon-omon belaka. Menurutnya keberhasilan program sangat bergantung pada sistem pengawasan yang jelas terukur serta dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah terkait langsung.
Tanpa pengawasan ketat kualitas makanan berpotensi menurun bahkan dapat memicu masalah kesehatan seperti keracunan yang merugikan peserta didik dan masyarakat. Karena itu diperlukan strategi pengawasan komprehensif agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesehatan generasi muda.
Salah satu langkah penting adalah menetapkan Standar Operasional Prosedur atau SOP yang jelas bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG. SOP tersebut harus mencakup proses pemilihan bahan baku berkualitas cara pengolahan makanan higienis hingga pengemasan serta distribusi yang aman terkendali.
Seluruh tahapan tersebut wajib mengacu pada standar keamanan pangan yang ditetapkan dinas kesehatan serta lembaga pengawas pangan di tingkat daerah. Selain itu pemerintah daerah perlu melakukan seleksi ketat terhadap penyedia makanan yang akan terlibat dalam pelaksanaan program MBG tersebut nantinya.
Penyedia makanan harus memiliki izin usaha jelas fasilitas dapur bersih memenuhi standar sanitasi serta tenaga pengolah makanan yang terlatih profesional. Nurul Aini menegaskan bahwa dapur produksi harus memenuhi prinsip kebersihan keamanan pangan serta pengolahan makanan yang higienis demi melindungi penerima.
Pengawasan lapangan juga menjadi langkah penting memastikan program berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui dinas terkait secara rutin. Dinas Kesehatan bersama instansi terkait dapat melakukan inspeksi berkala terhadap dapur produksi bahan makanan serta proses pengolahan sebelum didistribusikan kepada.
Pemeriksaan sampel makanan sebelum dibagikan kepada penerima program menjadi langkah pencegahan penting untuk memastikan kualitas makanan tetap baik aman dikonsumsi. Melalui uji sampel berkala petugas dapat mengetahui apakah makanan masih segar tidak basi serta bebas dari kontaminasi berbahaya bagi kesehatan.
Selain pengawasan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG di lapangan. Para pengelola dapur dan petugas distribusi makanan perlu mendapatkan pelatihan tentang keamanan pangan pengolahan higienis serta penyimpanan bahan makanan benar.
Pelatihan tersebut membantu memastikan setiap tahapan pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan sehingga risiko kesalahan maupun kelalaian dapat diminimalkan bersama. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses agar laporan terkait makanan bermasalah dapat segera ditindaklanjuti cepat.
Saluran pengaduan seperti hotline maupun laporan melalui sekolah memungkinkan masyarakat melaporkan makanan tidak layak atau mencurigakan dalam program MBG segera. Respon cepat terhadap laporan masyarakat menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesehatan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Selain itu evaluasi program secara berkala perlu dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan MBG sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih terjadi. Evaluasi dapat melibatkan pemerintah daerah tenaga kesehatan pihak sekolah serta perwakilan masyarakat sehingga program berjalan transparan akuntabel tepat sasaran berkelanjutan.
Dengan strategi pengawasan komprehensif Nurul Aini berharap program MBG benar-benar memberi manfaat nyata meningkatkan gizi kesehatan pelajar serta kesejahteraan masyarakat.(N)
