Sumenep, Salam News. Id – Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan catatan penting terkait pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan tren positif umum. Namun masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi terutama menyangkut pemerataan pembangunan wilayah kepulauan di Sumenep saat ini.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumenep ketika agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati tahun 2025. Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep Hosnan menegaskan bahwa LKPJ menjadi instrumen krusial mengukur kinerja pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, Kamis (30/04/2026).
Ia menyebut laporan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan bagian penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi publik. Dalam evaluasi Pansus tahun 2025 pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan strategis mencakup penguatan ekonomi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah juga memaparkan pembangunan infrastruktur yang diarahkan agar lebih merata di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan Sumenep. Meski demikian Pansus menilai capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan hasil pembangunan sehingga masih menyisakan kesenjangan antar wilayah berbeda.
Wilayah kepulauan menjadi perhatian khusus karena menghadapi tantangan geografis akses transportasi serta keterbatasan infrastruktur dibandingkan wilayah daratan utama di kabupaten. Dari sisi keuangan daerah upaya optimalisasi pendapatan dinilai telah berjalan cukup baik meskipun potensi peningkatan PAD masih terbuka lebar kedepannya.
Pansus mendorong pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat serta tetap memperhatikan prinsip keadilan ekonomi. Dalam aspek tata kelola pemerintahan berbagai perbaikan terus dilakukan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan semakin dirasakan langsung masyarakat.
Namun demikian Pansus menilai masih terdapat perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas sekali. Pansus menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar setiap program pembangunan berjalan efektif efisien serta memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Selain itu koordinasi lintas sektor perlu diperkuat guna mengatasi berbagai permasalahan pembangunan khususnya di wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian serius. Secara umum pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2025 dinilai telah berjalan ke arah baik dengan berbagai capaian indikator makro yang positif.
Meski demikian pemerataan hasil pembangunan masih menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan langkah konkret untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh masyarakat. Pansus berharap catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif berkelanjutan.
Khusus wilayah kepulauan perhatian lebih diharapkan diberikan melalui peningkatan infrastruktur akses layanan dasar serta dukungan ekonomi bagi masyarakat setempat sekitar. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal yang ada di wilayah kepulauan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pansus menilai indikator makro daerah menunjukkan perkembangan cukup positif namun tetap perlu diimbangi dengan distribusi hasil pembangunan yang adil merata. Evaluasi menjadi dasar penting bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah guna memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kinerja pembangunan.
Dengan adanya catatan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Pansus menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersama sama mewujudkan pembangunan yang merata inklusif serta memberikan manfaat luas bagi.
Pada akhirnya laporan menjadi refleksi kinerja pemerintah daerah sekaligus pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.(*/Red)
